hukum persaingan usaha pdf. 2 Ibid, hlm. hukum persaingan usaha pdf

Dan sebagai sebuah negara yang berdaulat pula negara diberikan kewenangan untuk menegakan hukum persaingan usaha yang ada di negaranya dengan cara menghukum kelompok usaha yang melakukan pelanggaran terhadap UU persaingan usaha di Negaranya. Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggraini, Kurnia Kurnia, Budi Toha, M. 16. Kode/Nama UPBJJ : 78/ UPBJJ MATARAM. Yokyakarta: Setara Pers, halaman 17. Organ Perseroan (Direksi, Komisaris dan Rapat Umum. 1) Pengertian Monopoli Dalam hukum persaingan usaha terdapat kata “monopoli” dan “praktik monopoli”. 9, Jakarta Barat - 11510 2Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta Jl. Ari Siswanto, Hukum Persaingan Usaha(Penerbit Galia Indonesia, Bogor 2004) Asril Sitompul,Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat(Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung 1999)1. , Buku Teks Hukum Persaingan Usaha, (Penerbit Komisi Pen-dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persaingan Usaha Tidak Sehat dan UU No. Sebagai salah satu upaya dalam memahami Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. In book: Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Perdebatan dan Isu yang Belum Terselesaikan (pp. 1. Arie Siswanto, Hukum. S. Hukum persaingan usaha. 119. 1. usaha itu sendiri diantara para pakar hukum persaingan belum terdapat kesamaan pendapat, dan di dalam sumber hukum utama hukum persaingan usaha di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak terdapat definisi dariPada hakikatnya, keberadaan hukum persaingan usaha terhadap pelaku usaha adalah mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar para pelaku usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan para pesaingnya. Sedang pengertian dan lingkup bidang dari Hukum Persaingan Usaha tidak melingkupi seluruh pengertian dan bidang dalam Kebijakan Persaingan Usaha. 15-16. Fatria Hikmatiar Al Qindy Fakultas Hukum Universitas Airlangga Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286, Indonesia 081803663906, fatria. B. 5 Tahun 1999 yaitu: Key words: Kartel, Kolusi, Penetapan Harga, Pengaturan Produksi, Hukum Persaingan Usaha PENDAHULUAN Praktik kartel merupakan salah satu strategi yang diterapkan di antara pelaku usaha untuk dapat. Memberikan opsi-opsi dan. sempurna, baik dalam pengetikan maupun isinya, oleh karena itu penulis mengharapkan. JURNAL_6_2011. IMPLEMENTASI Hukum Persaingan Usaha pada dasarnya tidak hanya menjadi tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) namun juga . 2 Ibid, hlm. Persaingan Usaha. 1 Maret 2021, [5] hasil menunjukkan bahwa pada sektor e-commerce berpotensi terjadinya persaingan usaha seperti monopoli digital, predatory, digital, lock in dan lainnya serta pengaturan mengenai prinsip3 Elyta Ras Ginting, Hukum Anti Monopoli Indonesia, Analisis dan Pebandingan UU No. H. LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia M. 149/JTI/2014 Ukuran buku 15,5 cm x 23 cm, halaman 256 2. Journal title : Jurnal Persaingan Usaha Initials : Jurnal Persaingan Usaha Frequency : 2 issues per year (July & December) DOI : 10. 4. Para pelaku usaha berusaha menawarkan produk dan jasa yang menarik, baik dari segi harga, kualitas dan pelayanan. Siaran-Pers-No. 14. Pendekatan de minimis rule dalam hukum persaingan usaha (Studi Komparatif Indonesia Dan Uni Eropa) = De minimis rule approach under competition law (Comparative Study. Istilah “hukum persaingan” yang saat ini digunakan secara khusus untuk bidang hukum juga disebut. , M. buku ini. Teori Ekonomi Mikro, Udayana University. 1 Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu competition yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi. 1. bahwa untuk menjamin pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat serta merspon perkembangan teknologi informasi, perlu disusun tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak. Jurnal Hukum P-ISSN : 2615-3416 Samudra Keadilan E-ISSN : 2615-7845 Volume 13, Nomor 2, Juli-Desember 2018 BUKTI TIDAK LANGSUNG (INDIRECT EVIDENCE) DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Mahmul Siregar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Jl. 6661 Fitri Sri Wahyuni 12. Buku Teks Hukum Persaingan Usaha 6 Kata Pengantar 17 Bab I Pendahuluan 23 I. 5 Tahun 1999, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 27 4 Ahmad Junaidi, Asas Comity dan Hukum Persaingan di ASEAN, Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Edisi 42, 2013, hlm 20Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 adalah pedoman pengenaan sanksi denda bagi pelaku usaha yang melanggar praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hukum Persaingan Usaha. Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha 1. Dani Pratama. Dalam artikel ini kan membahas mengenai (1) tugas dan fungsi KPPU, (2) hukum acara persaingan usaha, (3) upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan KPPU. TUGAS AKHIR MATA KULIAH HUKUM PERSAINGAN USAHA. 1. , (Ketua Dewan Penasihat KPPU 2019-2024) Buku Fikih Persaingan Usaha ini menghadirkan kajian tentang ajaran dan nilai- hukum persaingan usaha - Free download as Powerpoint Presentation (. 1) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. hlm. Dr. 42. 0. Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya. . Hukum Persaingan Usaha. Hlm. Hermansyah, Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2008, h. 3. UNIERSITS MEDN RE. 1. beberapa undang-undang juga mengatur tentang masalah hukum persaingan usaha, diantaranya Undang-Undang Tentang Usaha Kecil, Undang-Undang Pasar Modal,. 5 jam /hari untuk mempelajarinya agar mendapatkan hasil belajar yang optimal. . co. persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. pdf 1473. Pengertian dan Dilarangnya Kegiatan dalam Hukum Persaingan Usaha Pembangunan pada bidang ekonomi harus mengarah pada terwujudnya kesejahteraan rakyat yang berdasarkan pada Pancasila. Knud Hansen et all. Publisher : Komisi Pengawas Persaingan Usaha para pesaingnya melalui kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. id Untuk konsultasi dan permohonan informasi tentang persaingan usaha dan/atau pengawasan kemitraan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten: KPPU KANWIL IIIJournal title : Jurnal Persaingan Usaha Initials : Jurnal Persaingan Usaha Frequency : 2 issues per year (July & December) DOI : 10. Salah satu isu yang mengemuka dalam hukum persaingan usaha adalah mengenai adanya perjanjian penetapan harga (price fixing) antara para pelaku usaha yang saling bersaing, atau biasa disebut kartel [email protected] Komisi Persaingan di Beberapa Negara 381 a. 19. Pelaku Usaha lain untuk secara bersamasama melakukan penguasaan - produksi DAN atau pemasaran barang dan / atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinnya praktik monopoli dan/atau persaingan tidakhukum persaingan usaha tepatnya pada penyalahgunaan posisi domain yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Hukum Persaingan Usaha dan Larangan Praktik Monopoli. Persaingan Sehat (perfect compotititon) 1. pdf 1473. Dalam Modul ke 1 ini Anda akan diberikan gambaran umum mengenai sejarah persaingan usaha dari masa ke masa dan yang terdiri dari berbagai fase serta sejarah perkembangan hukum persaingan usaha di. 89 halaman. Anita. Penelitian dalam Penulisan Hukum ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan UU Persaingan Usaha dalam Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019 dan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 468/Pdt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan penegakan hukum persaingan usaha pada sektor e-commerce di Indonesia ialah berkaitan dengan adanya potensi terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada sektor e-commerce seperti monopoli digital, predatory digital, lock in dan lainnya. persaingan usaha ritel modern dan dampaknya4Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha teori dan praktiknya di Indonesia(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 5 Tahun 1999. Pembahasan 1. Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 223 Bab IX Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dan Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia 311. , M. +62-21-3507008 E-mail. Asas-asas dan Tujuan Dibentuknya Undang-Undang No. 6493 Hendrizal Ali 10. PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, Menimbang : a. Pelaksanaan hukum persaingan usaha dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil dan menengah harus tetap diwujudkan, sehingga dunia usaha di Kota Makassar bisa menghasilkan kemandirian, kesejahteraan, serta menciptakan lapangan kerja. Pengertian Hukum Persaingan Usaha Hukum persaingan usaha berisi ketentuan-ketentuan substansial tentang tindakan- tindakan yang dilarang (beserta konsekuensi. 27-28. 7071 Fitrah 12. 1 Amerika Serikat 27 I. Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hukum persaingan usaha : buku teks. Topik-topik yang dibahas disini antara lain: dasar dan substansi pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia; perjanjian-perjanjian dan kegiatan-kegiatan usaha yang dilarang; bentuk-bentuk keegiatan. 2 Dudung Mulyadi, dan Ibnu Rusydi. Selanjutnya, diskusi berlanjut pada pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia, baik sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sejak kemunculan ojek online, salah satu metode promo yang mampu menarik masyarakat untuk menggunakan jasa ojek online dengan memberikan voucher diskon, [email protected] tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 1. Hukum Persaingan Usaha – Pengertian dan Aturan. In book: Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Perdebatan dan Isu yang Belum Terselesaikan (pp. Tidak hanya itu perpu ini diharapkan dapat menjadi payung hukum agar para investor dapat tertarik berinvestasi di Indonesia dan dapat memajukan. 1. E-ISSN: 2598-5906. Dasar Hukum Pengecualian Informasi Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan Peraturan Perundang-Dibuka Ditutup 3. ,al. 105 UPN "VETERAN" JAKARTATalitha, Nabila Yasmine (2018) Pengadaan Barang Dan Jasa Usaha Dengan Metode Right To Match Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Konsep penelitian ini adalah dalam konteks hukum persaingan (hukum persaingan bisnis), dimana ketika pelaku usaha akan memasarkan produknya haruslah bersaing secara sehat dan tidak melakukan perjanjian integrasi vertikal yang dilarang sebagaimana diatur dalam UU No. persaingan yang sehat akan memaksa pelaku usaha menjadi lebih efisien dan menawarkan lebih. 3 Korea Selatan 28 I. LATAR BELAKANG UU CIPTA KERJA Pertimbangan pemerintah dalam mengundangkan. Universitas No. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur 2. 17 . 1999, karena akan dapat menimbulkan terjadinya praktek monopoli. 12. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau A. persekongkolan untuk memenangkan tender; 2. Putus : 13-12-2022 — Upload : 21-07-2023 Putusan MAHKAMAH. Sinar Grafika, Jan 6, 2022 - Law - 766 pages. Perumusan kerangka politik hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berupa asas dan tujuan pembentukan hukum persaingan usaha. Title: Hukum persaingan usaha di Indonesia, dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya/ Susanti Adi Nugroho, Author: Susanti Adi Nugroho, Publisher:Jakarta : Kencana, 2012, Subject:Hukum Persaingan Usaha |Hukum dagang - Indonesia |Persaingan - Indonesia , Isbn: 978-602-9413-56-4, Type: MonografMEMAHAMI PENGGABUNGAN, PELEBURAN ATAU AKUISISI BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Ilustrasi: I. Menentukan permasalahan 2. 8 Rachmadi Usman, 2013, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 62. 1, no. Pengertian Hukum Persaingan Usaha Murut Arie Susanto yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (competition law) adalah instrument hukum yang menetukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Rahmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Gramedia Pustaka. +62-21 –3507015 Faks. Hukum persaingan usaha berisi ketentuan-ketentuan substansial tentang tindakan. Hal ini ditunjukan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ngkat-XII-19-I-P3DI-Oktober-2020-228. 6369 Gunawan 12. Tinjauan Tentang Persaingan Usaha 1. id Abstrak Dewasa ini sering terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses persaingan, salah satunya adalah praktek kartel minyak goreng yang dilakukan oleh 20 pelaku usaha minyak goreng di Indonesia. Konsep penelitian ini adalah dalam konteks hukum persaingan (hukum persaingan bisnis), dimana ketika pelaku usaha akan memasarkan produknya haruslah bersaing secara sehat dan tidak melakukan perjanjian integrasi vertikal yang dilarang sebagaimana diatur dalam UU No. 1999, karena akan dapat menimbulkan terjadinya praktek monopoli. Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan UU No. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum 3. 9 Gunawan Suryomurcito, Laporan Akhir tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen. A. com. 26 0. 1. 27/KPPU-M/2019). 5/1999, Indonesia tidak memiliki hukum persaingan yang komprehensif •Pengaturan tentang persaingan terdapat diberbagai peraturan perundang-undangan, seperti: •Pasal 382bis KUHP •Pasal 1365 KUHPerdata •Pasal 7 UU No. Putusan KPPU sebagai produk hukum persaingan usaha dan bentuk perwujudan kepastian hukum justru memiliki hambatan yuridis dari undang- undang yang melahirkannya. H. Hadirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 adalah berawal dari inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hukum Persaingan Usaha di Ameri­ ka Serikat (AS) Di AS hukum persaingan usaha dikenal dengan nama “Antitrust Law”, awal terben-tuknya hukum persaingan di AS adalah dalam rangka mengakomodasi keinginan akan hak. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat dalam hal ini belum mengakomodasi terkait dampak ekonomi digital. (2020). 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selamat! ~ Prof. SEE Doctrine untuk memperluas kewenangannya dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha yang melibatkan. Fakultas Hukum, Universitas Airlangga. Hukum persaingan usaha di Indonesia / Rachmadi Usman Pengarang/Penulis: Rachmadi Usman Subjek: Business competition Law--Indonesia Nomor Panggil: [343. Buku ini hasil karya instansi pemerintah dan tidak diperjualbelikan. pdf Restricted to Registered users only. anna maria tri anggraini, sh, mh penggunaan analisis ekonomi dalam mendeteksi kartel berdasarkan hukum persaingan usaha benny pasaribu, phd. H. Rachmadi Usman, S. 1 Tahun 2021 7 Majunya suatu negara terletak pada bidang usaha, sehingga hukum persaingan usaha hadir untuk memberikan penataan, dan jaminan bagi dunia usaha untuk terus bisa berjalan di masa pandemi Covid-19. HUKUM PERSAINGAN USAHA . ” Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Vol. 36 Jakarta Pusat 10120 Telp. Tesis ini membahas tentang Sinkronisasi hukum antara aturan dan konsepsi HKI bidang merek dengan Hukum Persaingan sebagaimana di atur dalam pasal 50 huruf b Undang-Undang No. Dr. HUKUM PERSAINGAN USAHA 18B01225002 2 HUKUM KEPERDATAAN III OTORISASI DOSEN PENGEMBANG RPS Wakil Dekan Bid. 41 tersebut didukung dan diperkuat oleh unsur-unsur yang apabila terdapat adanyapenegakan hukum persaingan usaha dalam dugaan praktik jual rugi pada perdagangan marketplace berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan kata lain, KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menjangkau para pelaku usaha tersebut. A. PERUSAHAAN YANG TERAFILIASI DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 283. JURNAL PERSAINGAN USAHA . 6 (2004), 6–26penegakan hukum persaingan usaha dr. [1]. a.